KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA

KODE ETIK PROFESI TELEMATIKA INDONESIA dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan selaku Profesional Telematika di Indonesia.

Kode Perilaku Profesi Telematika Indonesia bersifat mengikat dan setiap Profesional wajib mematuhinya terkait dengan jaminan mutu atas diterbitkan kompetensi kerja atas dirinya.

a) Profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan
yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan
yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan
ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya
penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat
manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin
Kode Etik yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang
menyandang profesi tersebut.

b) Telematika adalah merujuk pada suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.

MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)
Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh adalah SUMPAH HIPOKRATES yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

Salah satu syarat mutlak agar kode etik berfungsi dengan semestinya adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik

FUNGSI KODE ETIK PROFESI

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :
1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.

Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.

KODE ETIK SEORANG PROFESIONAL TEKNOLOGI INFORMASI ( TI )

¥Dalam lingkup TI, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau

norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan

klien, antara para professional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi

dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien

(pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi.

¥Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada beberapa hal yang

harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya

atau user; ia dapat menjamin keamanan (security) sistem kerja program aplikasi tersebut

dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya : hacker, cracker,

dll).

Ciri - ciri profesionalisme di bidang IT adalah : 

1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis 

Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan

memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa

diterapkan dalam praktek.

2. Asosiasi profesional

Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang

dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi

tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.

3. Pendidikan yang ekstensif

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang

pendidikan tinggi.

4. Ujian kompetensi

Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari

suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.

5. Pelatihan institutional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional

dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi

anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan

profesional juga dipersyaratkan.

6. Lisensi

Menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang

memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.

7. Otonomi kerja

Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar

terhindar adanya intervensi dari luar.

8. Kode etik

Memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang

melanggar aturan.

9. Mengatur diri

Harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional

diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang

berkualifikasi paling tinggi.

10. Layanan publik

Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan

dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan

masyarakat.

11. Status dan imbalan yang tinggi

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak

bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan

yang mereka berikan bagi masyarakat.